BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) membenahi tata niaga beras dari hulu ke hilir. Langkah itu dengan mendorong integrasi kelembagaan antara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi), BUMDes, dan sektor perbankan.
Hal itu disampaikan Mirza saat memimpin Rapat Penguatan Kelembagaan dan Usaha KDMP di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kamis 10 September 2026.
Gubernur menyebut Lampung sebagai lumbung pangan nasional. Produksi Gabah Kering Giling (GKG) mencapai 3,2 juta ton atau setara 1,7 juta ton beras. Sementara konsumsi masyarakat Lampung hanya 800 ribu ton per tahun. Artinya Lampung surplus lebih dari 900 ribu ton beras.
Meski surplus, ia menyoroti anomali tata niaga. Produsen gabah justru menghadapi lonjakan harga beras dan operasional penggilingan padi lokal menurun karena rantai pasok terlalu panjang.
“Era 80-an, 90-an, lumbung pasokan beras itu ada di kota dan ada di desa masing-masing. Tak ada gejolak lonjakan. Kebutuhan beras terserap dengan baik,” ujar Mirza, sapaan akrab Rahmat Mirzani Djausal.
Ia menambahkan, terbukanya akses logistik tanpa proteksi kelembagaan desa membuat korporasi luar daerah memborong gabah secara masif. Akibatnya usaha penggilingan kecil di tingkat lokal berhenti.
“Di Lampung gabah melimpah, produksi melimpah. Tapi saat tak musim panen, setiap tahun ada 200 rice milling yang roboh, bangkrut. Kenapa? Inflasi tinggi. Padahal produksi beras tinggi. Tapi inflasi beras ikut tinggi,” ungkapnya.
KDMP Jadi Simpul Agregator
Untuk memotong rantai distribusi yang mencapai 7-8 tingkat pedagang perantara, Mirza menginstruksikan KDMP menjadi simpul agregator penyerap hasil panen petani di desa.
“KDMP ini instrumen yang tepat. Manajernya sudah siap, pengurus sudah siap. Sekarang bagaimana integrasinya dengan Perpadi dan perbankan, seperti Bank Mandiri. Perpadi punya penggilingan, KDMP yang menyerap di desa,” tuturnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya likuiditas perbankan agar koperasi punya modal kerja untuk membayar tunai ke petani.
LPDB Siapkan Skema Pembiayaan
Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi, Krisdianto Soedarmono menyebut kehadirannya menindaklanjuti arahan Menteri Koperasi. Tugas LPDB memberikan pinjaman, bukan hibah, kepada koperasi.
“Yang di Lampung ini sebagai piloting. Pastinya kami akan dukung,” ujar Krisdianto.
Ia menjelaskan bunga pembiayaan LPDB jauh lebih terjangkau dan akuntabel dibanding bank konvensional.
Untuk kebutuhan mendesak seperti penyerapan gabah, LPDB menyiapkan skema transisi (bridging) melalui program Koperasi Orang Tua Asuh. Koperasi besar binaan Kementerian Koperasi akan mendampingi sementara sampai KDMP bisa langsung akses ke LPDB.
“Karena tidak semua KDMP bisa segera akses Permenkop 9. Butuh waktu. Makanya ada Koperasi Orang Tua Asuh untuk membantu sementara,” jelasnya.
Tahap awal, pola pembinaan dan pembiayaan terpadu akan diujicobakan pada 1-3 KDMP di Lampung yang sudah punya fondasi kuat. Selain modal kerja gerai dan pangan, LPDB juga membuka peluang pembiayaan alat pengering gabah (dryer) dan cold storage untuk menjaga stabilitas rantai pasok. (Pemprov Lampung)
